Kronologi Kasus PT IMIP, Bandara Morowali Tanpa Perangkat Negara, Desak Presiden Evaluasi PSN!
--
“Keberadaan bandara khusus di IMIP yang tidak diawasi secara memadai adalah pelanggaran kedaulatan yang serius. Ini menimbulkan pertanyaan besar soal bagaimana tata kelola dan pengawasan terhadap PSN di daerah kami,” katanya.
Baca juga: Spesifikasi Nokia X30 5G Terbaru, Tampilannya Bikin Pangling Hadirkan Kamera 50MP
Baca juga: Profil Ira Puspadewi Eks Dirut PT ASDP, Divonis Penjara 4,5 Tahun Kini dapat Rehabilitasi!
Anggota legislatif dari PKB ini menekankan bahwa meskipun penting bagi pertumbuhan ekonomi, investasi tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan keamanan lingkungan, hak-hak masyarakat lokal, dan yang terpenting, kedaulatan negara.
“Investasi itu penting, tapi bukan alasan untuk merusak lingkungan, mengabaikan hak-hak masyarakat, apalagi menggerus kedaulatan negara,” tegas Safri.
Safri mengingatkan bahwa evaluasi di masa depan tidak boleh hanya berfokus pada aspek keamanan dan kedaulatan, tetapi juga mencakup isu-isu lingkungan dan dampak sosial dari PSN.
Dia mengungkapkan bahwa beberapa perusahaan di kawasan IMIP telah dipertanyakan oleh Komisi III DPRD Sulteng terkait dugaan pelanggaran lingkungan, masalah limbah, dan izin.
“Jangan berhenti di bandara, pelabuhan-pelabuhan khusus di kawasan industri ini juga harus dicek juga. Jangan lupa juga masalah utama yakni kejahatan lingkungan, keselamatan pekerja serta dampak sosialnya,” kata Safri.
Baca juga: Spesifikasi & Harga Nokia 5G Keypad 2025, Diklaim Hasilkan Foto dan Video Kualitas Tinggi
Safri berharap Presiden Prabowo menanggapi masalah ini dengan serius dan mengambil kebijakan yang tegas.