Monday 1st of December 2025

Kronologi Kasus PT IMIP, Bandara Morowali Tanpa Perangkat Negara, Desak Presiden Evaluasi PSN!

Kronologi Kasus PT IMIP, Bandara Morowali Tanpa Perangkat Negara, Desak Presiden Evaluasi PSN!

--

HARIANTEKNO.com - Keberadaan bandara yang beroperasi di dalam kompleks PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), di Morowali, Sulawesi Tengah, menjadi viral. Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan bahwa bandara tersebut tidak memiliki fasilitas umum yang memadai, terutama dalam hal bea cukai dan imigrasi.

Sjafrie menyampaikan hal ini setelah menghadiri latihan terpadu 2025 TNI dan lembaga lainnya di Morowali, Sulawesi Tengah, pada Kamis, 20 November 2025.

Baca juga: Profil Biodata Siti Sintawati Artis Dunia Maya Viral, Ternyata Bikin Ramai di Media Sosial

Baca juga: Profil Ira Puspadewi Eks Dirut PT ASDP, Divonis Penjara 4,5 Tahun Kini dapat Rehabilitasi!

“Intercept ini dalam latihan dilakukan oleh prajurit-prajurit Tentara Nasional Indonesia terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut,” kata Sjafrie, seperti dikutip Kompas TV.

Namun, Sjafrie tidak merinci peralatan nasional apa saja yang tidak ada di bandara tersebut. Kondisi bandara ini dapat mengancam kedaulatan dan stabilitas ekonomi.

DPRD Desak Presiden Evaluas PSN di Sulawesi Tengah

Sekretaris Komisi III, Muhammad Safri, mendesak Presiden Prabowo untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek strategis nasional (PSN) di Sulawesi Tengah, terutama terkait investasi asing dan kawasan industri.

“Polemik bandara khusus ini menjadi momentum bagi Presiden Prabowo untuk mengevaluasi total keberadaan Proyek Strategis Nasional yang ada di Sulteng baik itu IMIP, GNI maupun IHIP,” ujarnya kepada media pada Kamis, 27 November 2025.

Baca juga: Cara Cek Daftar Nama Lolos Kesehatan Akhir KAI 2025, Terlengkap Sesuai Posisi Masing-masing!

Safri mengungkapkan keprihatinan mendalamnya bahwa kasus bandara IMIP, yang baru-baru ini menjadi sorotan nasional karena dianggap sebagai “negara dalam negara” oleh Menteri Pertahanan, mengungkapkan kelemahan kontrol negara atas proyek-proyek penting.

Source:

Update Terbaru

RELATED POST