Wednesday 15th of July 2026

Viral Video Penggerebekan Oknum Dewan di Medsos yang Gegerkan Publik: Badan Kehormatan Turun Tangan

Viral Video Penggerebekan Oknum Dewan di Medsos yang Gegerkan Publik: Badan Kehormatan Turun Tangan

--

Video Penggerebekan Dewan

Beberapa kasus penggerebekan oknum dewan yang sempat viral di antaranya:

  • Kasus Oknum DPRD Fakfak (Mei 2026): Oknum anggota DPRD Fakfak digerebek warga saat sedang berada di dalam sebuah kamar kos bersama seorang wanita yang statusnya masih menjadi istri orang lain. Video insiden ini menyebar luas di media sosial pada Mei 2026.
  • Rumor Oknum DPRD Kuningan (Juli 2026): Baru-baru ini beredar narasi video mengenai dugaan penggerebekan oknum anggota DPRD Kuningan yang dituding melakukan tindakan asusila di dalam mobil. Namun, Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, secara resmi membantah video tersebut dan menegaskan bahwa narasi penggerebekan itu adalah hoaks.

Read more: Nonton Donghua Slay the Gods Episode 16 Sub Indonesia Semakin Seru, Tonton di Sini Gratis

Read more: Nonton Drama China When Destiny Brings the Demon (2026) Sub Indonesia Full Episode 1-33 GRATIS, Bukan di LK21 Atau DramaQu

Read more: Nonton ALIEN: Earth (2026) Episode 6 Sub Indo Morrow Sudah Terbangun

  • Kasus Oknum DPRD Batanghari (Agustus 2025): Oknum anggota DPRD Kabupaten Batanghari berinisial MH digerebek oleh warga setempat saat kedapatan berduaan dengan seorang janda di sebuah perumahan di Kelurahan Teratai, Muara Bulian. Kasus ini diselesaikan secara adat dengan sanksi berupa denda cuci kampung.
  • Kasus Oknum DPRD Buton (Oktober 2022): Suami dari seorang wanita merekam video penggerebekan istrinya sendiri yang kedapatan berduaan di dalam mobil bersama oknum anggota DPRD Buton berinisial SB di area parkir Dermaga Ferry Kamaru. Kasus dugaan perselingkuhan ini langsung dilaporkan ke pihak kepolisian dan Badan Kehormatan Dewan.

Menyebarkan video bermuatan asusila atau tuduhan yang belum terbukti secara hukum dapat berkonsekuensi pada pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Oleh karena itu, menunggu klarifikasi resmi dari kepolisian atau Badan Kehormatan Dewan setempat merupakan langkah paling bijak agar tidak terjebak dalam pusaran penyebaran hoaks.

Source:

Update Terbaru

RELATED POST